JAKARTA – Mantan Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) periode 2018–2026, Bintang Wahyu Saputra, mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan nasional di tengah berbagai kritik dan tuntutan terhadap pemerintah. Menurutnya, aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi perlu disikapi secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah.
Bintang menilai masih terdapat sejumlah persoalan nasional yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian. Namun, kondisi tersebut tidak berarti pemerintah berdiam diri. Berbagai upaya pembenahan terus dilakukan, baik dalam penanganan bencana, pelaksanaan program sosial, maupun penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satu contoh yang disorot Bintang adalah penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah telah menyalurkan bantuan sebesar Rp200 miliar, yang terdiri atas Rp40 miliar untuk pemerintah provinsi dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.
Selain bantuan anggaran, pemerintah juga mengerahkan dukungan logistik, memulihkan akses transportasi yang terdampak, serta memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.
“Kita perlu melihat persoalan bangsa secara utuh. Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik, tetapi masyarakat juga perlu mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita kehilangan semangat persatuan sebagai satu bangsa,” ujar Bintang.
Ia juga menyoroti upaya pembenahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penguatan validasi penerima manfaat, peningkatan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penindakan terhadap pelanggaran operasional merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program tersebut.
Di sisi lain, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa, mengembangkan kegiatan usaha lokal, serta membangun rantai pasok produk dalam negeri.
Bintang berpandangan bahwa berbagai program tersebut tetap harus mendapatkan pengawasan dan evaluasi dari masyarakat. Namun, upaya pembenahan yang sedang berjalan juga perlu dilihat secara objektif agar ruang kritik tetap produktif dan berorientasi pada perbaikan.
Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Kritik yang disampaikan secara konstruktif justru dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
“Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Untuk mencapai itu, kita membutuhkan persatuan nasional, pengelolaan kekayaan negara yang bertanggung jawab, dan keberanian membenahi berbagai persoalan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik dan pembangunan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Pemerintah harus terus bekerja dan terbuka terhadap evaluasi, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan agar pelaksanaannya berjalan konsisten dan memberikan manfaat nyata.
Bintang berharap perbedaan pandangan dalam menyikapi berbagai persoalan nasional tidak berkembang menjadi perpecahan. Sebaliknya, dinamika demokrasi harus menjadi ruang untuk memperkuat dialog, menyampaikan aspirasi, dan mencari solusi bersama demi kepentingan bangsa.
Dengan demikian, semangat persatuan nasional tetap menjadi landasan dalam mengawal pembangunan serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
